Konflik Kepentingan di Balik Pembatasan Starlink: Analisis Mendalam Kebijakan Telekomunikasi Indonesia

Kedatangan Starlink, layanan internet satelit revolusioner milik Elon Musk, ke pasar telekomunikasi Indonesia pada pertengahan 2024, memicu optimisme sekaligus pertanyaan besar. Meskipun digadang-gadang sebagai solusi akses internet di wilayah terpencil, kehadiran Starlink justru diiringi serangkaian kebijakan dan regulasi yang menimbulkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan tersembunyi. Pertanyaan utamanya adalah: apakah pembatasan ini murni demi kedaulatan digital, ataukah ada upaya terselubung untuk menekan disrupsi demi melindungi kepentingan oligarki telekomunikasi nasional?

Sejak awal, operasional Starlink di Indonesia menghadapi berbagai kendala birokrasi dan regulasi yang ketat. Starlink diwajibkan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa jaringan lokal, sebuah persyaratan yang tidak serta-merta berlaku bagi penyedia layanan serupa lainnya. Selain itu, persoalan perizinan spektrum frekuensi dan kewajiban pembangunan gerbang lokal (gateway) terus menjadi penghambat. Meskipun pemerintah beralasan hal ini demi keamanan data dan optimalisasi jaringan nasional, para pengamat industri dan sumber-sumber anonim di lingkungan telekomunikasi mengindikasikan adanya motif lain. "Ini bukan tentang keamanan, ini tentang proteksi," ungkap seorang mantan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika yang enggan disebut namanya. "Operator lokal merasa terancam dengan model bisnis Starlink yang melewati infrastruktur darat mereka."

Dugaan konflik kepentingan semakin menguat ketika menelusuri latar belakang para pembuat kebijakan dan hubungan mereka dengan raksasa telekomunikasi di Indonesia. Sebagian besar operator seluler dan penyedia jasa internet (ISP) di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan konglomerat besar, bahkan beberapa di antaranya berafiliasi dengan elit politik. Kebijakan yang memperlambat laju Starlink secara efektif memberikan kesempatan bagi operator eksisting untuk "menyesuaikan diri" atau, lebih jauh lagi, mempertahankan dominasi pasar tanpa perlu berinovasi secara drastis. Kewajiban penggunaan gerbang lokal, misalnya, dituding sebagai upaya untuk memaksa Starlink mengeluarkan investasi besar di Indonesia, yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan infrastruktur lokal yang terafiliasi. Demikian pula dengan kebijakan penggunaan wajar (fair use) atau pembatasan kuota yang diterapkan Starlink—sebuah hal yang jarang ditemukan pada layanan satelit global lainnya—dicurigai sebagai kompromi yang dipaksakan agar tidak terlalu mengganggu model bisnis operator seluler berbasis kuota.

Akibatnya, konsumen di daerah terpencil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari teknologi satelit canggih ini justru harus menghadapi harga yang relatif mahal dan batasan layanan yang kurang optimal. Alih-alih mempercepat pemerataan akses internet, kebijakan ini justru berpotensi menciptakan disinsentif bagi inovasi dan kompetisi yang sehat. Indonesia, dengan geografinya yang kepulauan, sangat membutuhkan solusi internet yang fleksibel dan terjangkau. Membatasi Starlink berarti juga membatasi potensi ekonomi digital di wilayah yang belum terjamah serat optik.

Investigasi mendalam terhadap regulasi Starlink di Indonesia mengungkap lapisan-lapisan kepentingan yang lebih kompleks daripada sekadar jargon kedaulatan digital. Transparansi dalam perumusan kebijakan, audit independen terhadap proses perizinan, dan keberanian pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan segelintir korporasi menjadi kunci. Tanpa itu, Indonesia akan terus terperangkap dalam bayang-bayang oligopoli telekomunikasi, sementara potensi disrupsi yang sejatinya bisa membawa kemajuan justru dimatikan di balik layar.